Prioritisasi Wilayah Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jayawijaya Menggunakan Pendekatan SIG–AHP

Abstract

Ketahanan pangan merupakan isu strategis di wilayah pegunungan dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur, seperti Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan antar distrik di Kabupaten Jayawijaya menggunakan pendekatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) berbasis Analytical Hierarchy Process (AHP), serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi variasi ketahanan pangan secara spasial. Data yang digunakan meliputi indikator ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan, yang diperoleh dari data sekunder dan diolah melalui proses normalisasi serta pembobotan AHP. Nilai IKP dihitung menggunakan metode penjumlahan terbobot dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah (0,00–0,33), sedang (0,34–0,66), dan tinggi (0,67–1,00). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKP 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya berada pada rentang 0,28–0,72 dengan nilai rata-rata sekitar 0,51. Sebanyak 4 distrik (20%) tergolong dalam kategori ketahanan pangan rendah, 13 distrik (65%) berada pada kategori sedang, dan 3 distrik (15%) termasuk kategori tinggi. Pembobotan AHP mengindikasikan bahwa indikator produksi pangan dan aksesibilitas, khususnya akses jalan, jarak ke pasar, dan harga pangan, merupakan faktor dominan yang memengaruhi nilai IKP. Distrik dengan ketahanan pangan rendah dicirikan oleh dominasi indikator biaya seperti keterbatasan infrastruktur dan tingginya harga pangan, sementara distrik dengan ketahanan pangan tinggi menunjukkan dominasi indikator manfaat berupa produksi pangan yang lebih baik, aksesibilitas memadai, dan stabilitas harga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya masih bersifat tidak merata dan memerlukan strategi kebijakan yang bersifat diferensial dan berbasis wilayah. Pendekatan IKP berbasis AHP terbukti mampu merepresentasikan kompleksitas ketahanan pangan secara kuantitatif dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi kebijakan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.